Menu

Mode Gelap
Exclusive dari Qatar: Jelang Kroasia vs Maroko, Vatreni Tetap Anggap Serius Laga Perebutan Juara Ketiga Piala Dunia 2022 : Media Baca Bola Resmi! Joni Supriyanto Terpilih sebagai Ketua Umum PB Perbakin Periode 2022-2026 : Media Baca Sports BEI Catat 1 Obligasi dan 1 Saham dalam Sepekan : Media Baca Economy Soal Kembali Bela Prancis di Final Piala Dunia 2022, Karim Benzema Beri Respons Jelas : Media Baca Bola Prediksi Update Ranking BWF Desember 2022: Fajar Alfian Rian Ardianto Naik ke Urutan Kedua : Media Baca Sports

Keuangan · 9 Des 2022 13:10 WIB ·

Ada RUU PPSK, Sri Mulyani: Masyarakat Terhindar dari Praktik Ilegal : Media Baca Economy


 Ada RUU PPSK, Sri Mulyani: Masyarakat Terhindar dari Praktik Ilegal : Media Baca Economy Perbesar

Jakarta – Komite XI DRC RI menyetujui Laporan Komite Aksi Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Pemberdayaan Sektor Keuangan (RUU PPP). Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati berharap UU PPSK bisa menertibkan aktivitas publik yang ilegal.

“Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat lebih terlindungi dari kegiatan ilegal. Juga, ruang lingkup implementasi dalam undang-undang ini memperkuat kerja sama karena ada banyak kelompok seperti pemimpin, organisasi, dan aktor, ”kata Shri. pada Jumat (9) saat rapat kerja bersama DPR RI Jakarta XI Komisi Jakarta (9). /12/2022).

Terkait keputusan yang diambil dalam rapat kerja Tahap 1, pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan dalam sesi pembahasan Tahap 2 yang akan memutuskan RUU PPSK dalam Rapat Paripurna DRC RI.

Dalam acara tersebut, ia mengatakan RUU PPSK akan menjadi langkah penting untuk mentransformasi sektor keuangan dan landasan penting untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju Visi Emas Indonesia 2045.

“Pemerintah sependapat dengan DRC bahwa RUU PPSK merupakan reformasi terpenting perekonomian Indonesia untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan merata di seluruh pelosok NKRI,” ujar Sri. . .

Ia mengatakan, reformasi sektor keuangan dalam RUU PPSC akan mendukung perubahan lain di berbagai undang-undang seperti UU 11 Tahun 2020, UU Cipta Kerja 7 Tahun 2021, dan UU Pusat Hubungan Keuangan dan Lingkungan 2022.


Baca juga: Peduli terhadap penderita kanker, donasi rambut terus berlanjut bersama Lifebuoy dan MNC Peduli.

“Oleh karena itu, pemerintah sepakat dengan DRC bahwa pendekatan komprehensif yang digunakan dalam undang-undang ini akan lebih efektif dan komprehensif dalam reformasi sektor keuangan,” lanjut Sri.

Hal ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan utama yang dihadapi oleh sektor keuangan seperti biaya transaksi yang tinggi, dokumentasi keuangan yang terbatas, kepercayaan investor dan pelanggan yang rendah dan keamanan informasi, pengetahuan keuangan yang rendah dan akses yang tidak merata ke layanan keuangan, dll. Selain itu, perlunya memperkuat kerangka kerja koordinasi dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

“UU PPSK diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan rasio tabungan masyarakat yang sangat penting untuk mendukung investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut,” kata Shri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan Partai Rakyat Demokratik sepakat bahwa konstitusi ini akan fokus pada lima hal pokok, yaitu penguatan regulator sektor keuangan, penguatan sistem industri keuangan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. industri, mempromosikan perekrutan sektor keuangan jangka panjang. Finance, memperkuat perlindungan konsumen produk keuangan, serta memperkuat inklusi inovasi di sektor keuangan.

Artikel musim panas

Sumber artikel

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Admin

Baca Lainnya

Deretan BLT dan Bansos yang Cair di Tahun Baru 2023 : Media Baca Economy

2 Januari 2023 - 09:12 WIB

Ucapkan Tahun Baru 2023, Susi Pudjiastuti: Semoga Semuanya Lebih Baik : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 19:10 WIB

Sri Mulyani Rayakan Tahun Baru 2023 di Atas Roof Top Bintaro : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 17:00 WIB

1,1 Juta Penumpang Naik Kapal Selama Libur Nataru, Naik 71,2% : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 14:55 WIB

Tenang! Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik Januari-Maret 2023 : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 11:40 WIB

Sri Mulyani Masih Bereskan Pekerjaan Sebelum 2022 Berakhir : Media Baca Economy

31 Desember 2022 - 21:44 WIB

Trending di Keuangan