Jakarta – Menteri Keuangan (MK) Shri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) efektif akan berlanjut hingga 14 Desember 2022.
“Belanja pemerintah sebesar Rp2.717,6 triliun atau 87,5% dari APBN Keppres 98 tahun 2022,” kata Sri dalam konferensi pers KITA APBN Jakarta Desember 2022, Selasa (20/12/2022).
Kemudian jelaskan beberapa bagian gambar secara detail.
Baca juga:Shri Mulyani menegaskan tidak ada kontradiksi terkait anggaran Presiden
Belanja Departemen/Lembaga (K/L) sebesar Rp954,4 triliun atau 100,9% dari APBN.
Ini untuk bidang kesehatan, Subsidi Negara (BSU) dan Subsidi Negara, Pembayaran Selisih Harga Biodiesel, SPP LPDP, Peralatan/Kendaraan, Jalan, Irigasi, Tenaga Kerja misal Gaji THR dan 13 dan Bantuan umum seperti PKH, KIP dan kartu sembako . .
Sedangkan belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun atau setara dengan 74,7% APBN, yang terutama ditopang oleh subsidi, BBM dan TDL serta pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun 13) serta kesehatan ASN. Pertanggungan:
Baca juga: Children’s Life Adventure Park menawarkan kesenangan tanpa batas, literasi digital, dan pendidikan
“Dalam RPA. 1013,5 triliun, sebagian besar atau setengahnya akan langsung masuk ke masyarakat dalam bentuk subsidi BBM, listrik dan lainnya, serta subsidi dan santunan pensiunan,” ujarnya.
Transfer ke daerah sebesar Rp 749,7 triliun atau 93,2% dari APBN, dan sebagian besar model TKD menunjukkan peningkatan proses penyaluran karena kepatuhan terhadap peraturan pemerintah daerah (PEMDA).
“Sudah selesai, semuanya akan selesai akhir tahun ini,” imbuhnya.
Dana investasi mencapai Rp 82,05 triliun, terutama investasi di sektor infrastruktur, terutama terkait penyelesaian rencana strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
“Ini sudah termasuk PMN penting seperti Garuda Indonesia Rp 7,5 triliun. Melalui penggunaan dana dan sumber daya keuangan negara, APBN berperan sebagai ancaman untuk melindungi masyarakat, mendukung sektor-sektor kritis dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi,” pungkasnya.