Menu

Mode Gelap
Exclusive dari Qatar: Jelang Kroasia vs Maroko, Vatreni Tetap Anggap Serius Laga Perebutan Juara Ketiga Piala Dunia 2022 : Media Baca Bola Resmi! Joni Supriyanto Terpilih sebagai Ketua Umum PB Perbakin Periode 2022-2026 : Media Baca Sports BEI Catat 1 Obligasi dan 1 Saham dalam Sepekan : Media Baca Economy Soal Kembali Bela Prancis di Final Piala Dunia 2022, Karim Benzema Beri Respons Jelas : Media Baca Bola Prediksi Update Ranking BWF Desember 2022: Fajar Alfian Rian Ardianto Naik ke Urutan Kedua : Media Baca Sports

Keuangan · 7 Des 2022 15:57 WIB ·

Ini Koperasi yang Bakal Diawasi dan Diatur OJK di RUU PPSK : Media Baca Economy


 Ini Koperasi yang Bakal Diawasi dan Diatur OJK di RUU PPSK : Media Baca Economy Perbesar

Jakarta – Pemerintah dan Komite XI DRC telah menyelesaikan pembahasan teknis Undang-Undang Penguatan dan Reformasi Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang digagas DPR.

Menurut Ahmed Zabadi, Deputi Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi, kelanjutan draf final RUU PPSK yang mulai dibahas pada awal November 2022 akan diputuskan dalam rapat kerja dengan DRC. . Kamis (8/12/2022) besok.

“Kita harapkan setelah itu disetujui rapat paripurna,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/6/2022) malam.

Beberapa ketentuan RUU PPSK mensyaratkan keterlibatan koperasi di semua bidang usaha jasa keuangan.

Baca juga:RUU PPSK bisa membunuh korporasi Indonesia.

Hal ini didasarkan pada semangat perubahan UU 25/1992 tentang koperasi yang mendorong koperasi masuk ke semua bidang usaha sebagai usaha komersial.

Nantinya, korporasi dapat memiliki badan usaha rumah sakit sebagai perseroan terbatas. Tidak perlu menyiapkan alas terlebih dahulu.

Baca juga: Peduli terhadap penderita kanker, donasi rambut terus berlanjut bersama Lifebuoy dan MNC Peduli.

Namun, menurut Zabadi, RUU PPSK mengatur usaha koperasi di sektor jasa keuangan hanya untuk non anggota (open loop).

“Karena situasi rantai terbuka, korporasi di sektor jasa keuangan harus mematuhi aturan sesuai dengan unit bisnis yang digelutinya. Misalnya, korporasi dalam perizinan dan pengaturan perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta asuransi dan penyedia jasa lainnya. Selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, aturan rinci, termasuk pengaturan tertutup untuk koperasi simpan pinjam (KSP) dan kontrol koordinasi umum untuk koperasi lain, akan dimasukkan dalam amandemen UU No. 25/1992 tentang Perseroan Terbatas.

“Pekerjaan sedang dilakukan untuk memperkuat sistem pengelolaan koperasi di lingkungan, terutama dalam undang-undang perencanaan koperasi. Ini suatu keharusan saat pembahasan RUU PPSK karena rencana PPSK tidak akan mengatur sistem tertutup dari sistem koperasi,” ujarnya.

Sumber artikel

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Admin

Baca Lainnya

Deretan BLT dan Bansos yang Cair di Tahun Baru 2023 : Media Baca Economy

2 Januari 2023 - 09:12 WIB

Ucapkan Tahun Baru 2023, Susi Pudjiastuti: Semoga Semuanya Lebih Baik : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 19:10 WIB

Sri Mulyani Rayakan Tahun Baru 2023 di Atas Roof Top Bintaro : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 17:00 WIB

1,1 Juta Penumpang Naik Kapal Selama Libur Nataru, Naik 71,2% : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 14:55 WIB

Tenang! Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik Januari-Maret 2023 : Media Baca Economy

1 Januari 2023 - 11:40 WIB

Sri Mulyani Masih Bereskan Pekerjaan Sebelum 2022 Berakhir : Media Baca Economy

31 Desember 2022 - 21:44 WIB

Trending di Keuangan