Home / Keuangan

Kamis, 1 Desember 2022 - 22:05 WIB

Pada Pilkada ASN 2023, inilah formasi yang paling dicari: ekonomi Okzon

Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan rencana untuk membeli apartemen sipil pemerintah (ASN) untuk tahun 2023. Guru dan kesehatan masih menjadi prioritas.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas dalam pengadaan PNS tahun depan. Kelas guru dan tenaga kesehatan akan lebih dominan.

“Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan hari ini kami berdiskusi dengan Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentunya kami sedang menyiapkan formasi untuk sektor lain,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2022).

Baca Juga: Seleksi ASN 2022, Guru Hingga THK-II Jadi Prioritas

Menteri Anas mengimbau kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengajukan tuntutan ASN tahun 2023. Penyajian kebutuhan ASN dilakukan dengan memperhatikan analisis pekerjaan dan analisis beban kerja.

“Mari berbagi informasi terkait jumlah ASN dan kebutuhan mendesak yang harus segera kita penuhi,” ujarnya.

Baca Juga: Dengan Semangat dan Keberanian, Pria Ini Sukses Lolos CPNS

Terkait dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyediaan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti dengan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan formulir yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Diakui Budi, saat ini banyak pemerintah negara bagian yang enggan mengusulkan pembentukan tenaga kesehatan karena keterbatasan anggaran.

Alhasil, Kementerian Kesehatan sesuai dengan instruksi Presiden berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi khusus untuk penyaluran gaji PPK dan program kesehatan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Peduli pejuang kanker, donasi rambut sedang berlangsung bersama Lifebuoy dan MNC Peduli!

Mendikbudristek Nadiam Makarim menambahkan, pihaknya telah membuat tiga paket kebijakan terkait pengadaan guru PPK. Selama masa pengadaan Februari-Maret, pemerintah pusat bisa memfinalisasi jumlah formasi PPK.

Baik UU APBN maupun Menteri Keuangan memberikan ketentuan khusus tentang gaji dan tunjangan PPPK, dan dana khusus pengangkatan PPPK hanya ditransfer ke pemerintah daerah pada saat pengangkatan dilakukan.

Sumber artikel

Share :

Baca Juga

Keuangan

Cara Menghemat Uang Rp100 Ribu untuk Seminggu : Media Baca Economy

Keuangan

Jokowi Bakal Hapus 40 Gerbang Tol, Masuk Langsung Sat Set Tanpa Tempel Kartu : Media Baca Economy

Keuangan

Pertamina Terbaru, Harga Minyak dari Shell ke BP Naik Rp 900 Seliter: Okzone Economy

Keuangan

Sri Mulyani Potong Tumpeng, Rayakan Target Pajak Tercapai 100% : Media Baca Economy

Keuangan

11 Aksi Emiten dan Jadwal RUPS di Awal Pekan Perdagangan : Media Baca Economy

Keuangan

5 Perbedaan Mindset Keuangan Perempuan dan Laki-Laki : Media Baca Economy

Keuangan

Harga Daging Ayam Tembus Rp23.000 Kg, Pedagang: Jelang Nataru Pasti Naik : Media Baca Economy

Keuangan

Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya Indonesia 2022, Harta Hartono Bersaudara Tembus Rp745 Triliun : Media Baca Economy