Home / Keuangan

Kamis, 8 Desember 2022 - 16:32 WIB

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Pajak, Ini Isi Lengkapnya : Media Baca Economy

Jakarta – Kementerian Keuangan telah resmi merilis ketentuan Perjanjian Kebijakan Perpajakan (UU HPP) tentang Pajak Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan (PPnBM).

Menurut Antara, ketentuan dan perubahan tersebut dilakukan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu. Pada tanggal 2 Desember 2022, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa dan PPnBM (PP No. 44 Tahun 2022). .

Menurut Nilmadrin Noor, Direktur Pelayanan Pertimbangan dan Humas Kementerian Keuangan, “Penting untuk menyesuaikan nilai GST dan PPnBM dalam pengumuman UU HPP.” Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca juga:penjualan Internet Tingkatkan keuntungan, perkaya pengusaha, dan bayar pajak.

Syarat dan ketentuan biaya, perhitungannya, penggunaan dana tertentu dan organisasi lain untuk pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM.

Ini juga dibagi menjadi tiga kelompok utama: PP no. 44 Tahun 2022 yaitu suku cadang baru, suku cadang dibersihkan dari PP sebelumnya yaitu PP no. Nomor 1 Tahun 2012 dan dari PP sebelumnya. Perangkat tetap. .

Bagian baru sekarang mencakup empat poin penting, yang pertama menyangkut entitas lain yang dipilih untuk pemungutan, pemasukan dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM (Pasal 5).

Bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekurang-kurangnya sebagai vendor, penyedia jasa dan/atau penyelenggara usaha, memiliki badan yang turut serta atau mengelola usaha secara langsung.

PPN atau PPN dan PPnBM dibebankan kepada pemungut PPN atau PPN dan PPnBM dikenakan biaya meskipun melakukan transaksi dengan pemungut PPN atau bertransaksi dengan pemungut PPN Pasal 16A.

Isi klausul baru yang kedua mengacu pada ketentuan tambahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP), yang meliputi pemberian kredit BKP/JKP (Pasal 6) dan pemberian kenaikan PPN oleh BKP/JKP. Digunakan juga dalam kegiatan di luar tempat kerja (Pasal 8).

Baca juga: Peduli terhadap penderita kanker, donasi rambut terus berlanjut bersama Lifebuoy dan MNC Peduli.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan BKP atau JKP termasuk PPN. Dalam bentuk simpanan yang diterima debitur (Pasal 10) dan BKP termasuk pengenaan PPN atas transaksi keuangan syariah apabila PPN tidak dipungut. BKP pada akhirnya akan kembali ke pihak yang mengambil kendali (Pasal 12).

Poin penting ketiga yang baru adalah kontrol terkait penggunaan jumlah tertentu (Pasal 15) dan poin penting keempat adalah transfer dokumen lain seperti bukti penerimaan pajak yang diterbitkan tiga bulan setelah menjabat. Tempat penyerahan dokumen tidak sama dengan tempat penyerahan faktur pajak seperti dokumen lainnya (Pasal 28).

Sedangkan bagian bersih PP sebelumnya ada lima poin, bagian pertama merupakan pelanggan bersama atau penerima jasa pembayaran PPN atau PPN, dan PPnBM dapat diselesaikan secara self assessment menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). (Bab 4)

Bagian kedua adalah perubahan peraturan terkait BKP/JKP, yang meliputi hilangnya waktu dan kendali wirausaha untuk tujuan produksi (Pasal 6) dan perubahan teknis PPN ketika BKP diterbitkan melalui penyelenggara lelang (Pasal 9).

Bagian ketiga adalah penyusunan perhitungan PPN dan PPNBM (paragraf 17) dan keempat adalah penyusunan Dasar Tata Cara Perpajakan (DPP) yang digunakan untuk menetapkan Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM pada saat penetapan (paragraf 17). ) 3 )).

Bagian kelima pasal ini digunakan untuk menentukan besarnya PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang jika transaksi dilakukan dalam mata uang selain rupiah (pasal 21).

Pada tahun 2022, bagian terakhir dari PP No. 44, tidak berubah dari PP sebelumnya, termasuk pedagang yang harus disertifikasi sebagai Pedagang Pajak (PKP).

Pasal-pasal yang tidak diubah tentang pengaturan tambahan dengan BKP/JKP (Pasal 8), pengalihan setoran modal ke BKP sebagai pengganti saham (Pasal 11) dan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (Pasal 13).

Tidak hanya itu, bagian tetap dari PP sebelumnya terkait penyusunan DPP PPN atau PPN dan PPnBM dan penjumlahan PPN dan PPnBM terkait PPN atau PPN dan PPnBM dengan nilai kontrak atau perjanjian.

Kemudian membatalkan kuitansi dan memusnahkan atau merusak harta kena pajak, tidak akan ada perubahan pajak pertambahan nilai tersebut, PPN atau PPN dan hak PPnBM untuk mengembalikan kredit daerah yang ditagih karena kesalahan, termasuk pajaknya. dan menentukan kapan dan di mana PPN atau PPN dan PPNBM terutang.

Hal terakhir yang tidak berubah sekaligus menyangkut langkah-langkah pengisian informasi pada faktur pajak. Ketentuan bagi penjual PKP.

Artikel musim panas

Sumber artikel

Share :

Baca Juga

Keuangan

Super Mewah! Intip Penampakan Rumah di Atas Mall, Penghuninya Bukan Orang Sembarangan : Media Baca Economy

Keuangan

Asing Jual $1,6 Triliun, Inilah 10 Saham Paling Banyak Ditransaksikan: The Economist

Keuangan

4 Fakta IHSG Sepekan Kian Merosot ke 6.800, Transaksi Harian Anjlok Jadi Rp10,57 Triliun : Media Baca Economy

Keuangan

Momen Sri Mulyani Gemas Lihat Indonesia Sia-siakan Peluang Lawan Thailand : Media Baca Economy

Keuangan

Pembangunan 36 Rumah Jabatan Menteri di IKN Nusantara Habiskan Rp500 Miliar : Media Baca Economy

Keuangan

Begini Cara Cairkan Dana Pensiun, Perhatikan Syaratnya Ya : Media Baca Economy

Keuangan

Profil Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara yang Salip Duo Hartono Jadi Orang Terkaya RI : Media Baca Economy

Keuangan

Anker Tolak Tarif KRL si Kaya dan si Miskin, Minta Presiden Jokowi Tegur Menhub! : Media Baca Economy