Menu

Mode Gelap
Exclusive dari Qatar: Jelang Kroasia vs Maroko, Vatreni Tetap Anggap Serius Laga Perebutan Juara Ketiga Piala Dunia 2022 : Media Baca Bola Resmi! Joni Supriyanto Terpilih sebagai Ketua Umum PB Perbakin Periode 2022-2026 : Media Baca Sports BEI Catat 1 Obligasi dan 1 Saham dalam Sepekan : Media Baca Economy Soal Kembali Bela Prancis di Final Piala Dunia 2022, Karim Benzema Beri Respons Jelas : Media Baca Bola Prediksi Update Ranking BWF Desember 2022: Fajar Alfian Rian Ardianto Naik ke Urutan Kedua : Media Baca Sports

Terkini · 13 Des 2022 01:35 WIB ·

Wamenkumham: Kritik Tak Bisa Dipidana karena Dilakukan untuk Kepentingan Umum : Media Baca Nasional


 Wamenkumham: Kritik Tak Bisa Dipidana karena Dilakukan untuk Kepentingan Umum : Media Baca Nasional Perbesar

Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarej atau yang populer dengan panggilan Eddie ka Hukum Kriminal Kritik dan umpatan adalah hal yang berbeda dan tidak dihukum.

“Mengenai kebebasan berbicara, Hukum Pidana dengan jelas membedakan kritik dari penghinaan. “Kritik itu berdasarkan kepentingan umum dan tidak akan dihukum,” kata Eddy dalam siaran persnya, Senin (12/12/2022).



Eddy mengatakan pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pengaduan dan semua pihak tidak akan melapor. Komisi Eropa mengatakan pihak yang bisa mengadu adalah presiden, wakil presiden, atau lembaga pemerintah.

“Menghina pemimpin pemerintahan dan lembaga negara di negara manapun adalah tindakan yang sangat memalukan. “Namun, hukum pidana mengatakan bahwa mengadu adalah pelanggaran, sehingga masyarakat tidak bisa melapor, termasuk pendukung dan relawan,” katanya.

Baca juga: RKUAP 3 Tahun Masa Transisi, jelas Wamenkumham.

“Hanya presiden, wakil presiden atau pimpinan organisasi negara yang bisa mengadukan hal ini,” lanjutnya.

Eddie menjelaskan bahwa undang-undang pidana baru ditulis dengan hati-hati dan hati-hati untuk mempertimbangkan situasi individu, pemerintah, komunitas dan ras, banyak agama dan banyak budaya.

Baca juga: Soal RKUHP, Wakil Menteri Hukum dan HAM Sebut Tak Masalah Hina Presiden.

“KUHP diuraikan secara menyeluruh dan cermat. Semuanya dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, keseimbangan kepentingan nasional dan kepentingan orang, bangsa, multi agama dan multi budaya. situasinya,” katanya.


Baca juga: Lifebuoy x MNC Peduli mengajak masyarakat untuk berbagi kebaikan dengan mendonasikan rambut untuk menyelamatkan hari.

(fk)

Artikel musim panas

Sumber artikel

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Admin

Baca Lainnya

Jadwal Imsak dan waktu sholat bulan ini Januari 2023, daerah Jakarta dan sekitarnya

2 Januari 2023 - 11:03 WIB

Perayaan Tahun Baru 2023 Berlangsung Meriah di Seluruh Dunia Usai Pandemi Covid Selama 2 Tahun : Media Baca News

2 Januari 2023 - 08:55 WIB

Sidang Lanjutan, Kubu Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf Hadirkan Saksi Meringankan : Media Baca Nasional

2 Januari 2023 - 06:45 WIB

Kisah Kocak Kencan Pertama Francesco Bagnaia Bersama sang Kekasih: Menabrak Tiang! : Media Baca Sports

2 Januari 2023 - 04:35 WIB

Hasil Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris 2022-2023: The Lilywhites Dipermalukan The Villans 0-2 : Media Baca Bola

2 Januari 2023 - 01:25 WIB

Awal Tahun 2023, Waspada Gelombang Sangat Tinggi hingga 6 Meter di Perairan Indonesia : Media Baca Nasional

1 Januari 2023 - 23:18 WIB

Trending di Terkini